FACTS ABOUT INTELIJEN INDONESIA REVEALED

Facts About intelijen indonesia Revealed

Facts About intelijen indonesia Revealed

Blog Article

It would be the merger of your TNI and the former KNIL and all army staff of the two forces, moreover the unbiased paramilitary groups (laskar) which fought the war over the facet from the independence movement.

Of their operations, Indonesian foundations Established by overseas persons or overseas lawful entities are obliged to possess a partnership with the government and Indonesian CSOs. (Write-up 48).

Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang authorized dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Car artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Civil societies are signing up for forces towards a recent amendment for the 2014 Legislative Law, identified domestically as being the MD3 Law, handed this 7 days by your home of Reps, which several dread may possibly jeopardize cost-free speech and democracy in Southeast Asia’s most significant financial system.

Syariah overall economy itself has actually been famous and can be found in many areas of banking regulations, notably Law No. 7 Calendar year 1992 on Banking as amended by Law No. 10 12 months 1998, which Evidently distinguishes traditional banking and syariah banking. Another example of syariah legislation application is definitely the special position with the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Under Law No. 11 Calendar year 2006 on Aceh Governing administration, it is the only Province where governance is Started, among the Many others, by Islamic rules. The regulation also necessary that syariah law be carried out in Aceh, which encompasses matters of relatives legislation, civil legislation, prison regulation, courtroom, education, and so on, that can be more regulated below Qanun Aceh. This law subsequently supplied for Aceh to acquire a particular authorized system inside the nationwide authorized technique.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

The @CCICpolri Instagram account further more promoted the Badge Awards, awards promised to citizens who actively participate in reporting suspected prison functions on social networking. The law enforcement claim that this badge is going to be presented for the citizens whose documented case reaches a courtroom verdict.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

Protesters can demonstrate in other general public Areas, so long as they do not harm general public amenities, litter, or violate human rights. Convoys are not prohibited during demonstrations. On the other hand, the regulation nonetheless involves that community protests occur only in between six a.m. and six p.m. plus the sounds standard of the sound technique does not exceed 60 decibels.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Ini mirip dengan konsep mendapatkan informasi lebih lanjut intelijen yang kita kenal saat ini, di mana kecerdasan dan ketelitian dalam pengolahan informasi sangat penting.

Kekuatan kontra intelijen juga sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kedaulatan dan mewaspai infiltrasi pihak luar yang sewaktu-waktu dapat menyerang.

Jurisprudence: Court docket choices commonly often called jurisprudence, or circumstance regulation, or judge-built legislation would not have a binding electricity other than for that people or functions remaining subjected to the decision. This is because Indonesia for a civil law state (which ascribed to European continental authorized program), following the Dutch, won't adopt stare decisis theory. Nonetheless, There's two streams of view concerning the exact same selections made thrice because of the Supreme Court or maybe the Constitutional Courtroom.

Report this page